Pemutusan Hubungan Kerja
Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja sama antara karyawan dengan
perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati, atau mungkin berakhir
di tengah karier . Mendengar istilah PHK, terlintas adalah pemecatan sepihak
oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja. Oleh sebab itu, selama ini
singkatan ini memiliki arti yang negative dan menjadi momok menakutkan bagi
para pekerja.
Menurut Undang-undang
RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 25,
pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja
atau buruh dan pengusaha.
Manulang (1988) mengemukakan
bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberika beberapa pengertian:
·
Termination, putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya
kontrak kerja yang telah disepakati.
·
Dismissal, putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan
pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan.
·
Redundancy, karena perusahaan melakukan pengembangan engan menggunakan
mesin-mesin teknologi baru, seperti: penggunaan robot-robot indrustri dalam
proses produksi, penggunaan alat berat yang cukup dioprasikan oleh satu atau
dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja. Hal ini berakibatpada
pengurangan tenaga kerja.
·
Retrentchment, yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, seperti
resesi ekonomi yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan upah kepada
karyawannya.
Maka dengan ini dapat disimpulkan
bahwa Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang juga dapat disebut dengan
Pemberhentian. Pemisahan memiliki pengertian sebagai sebuah pengakhiran
hubungan kerja dengan alasan tertentu yang mengakibatkan berakhir hak dan
kewajiban pekerja dan perusahaan.
Alasan PHK
Alasan PHK, dari mulai pekerja mengundurkan diri , kesepakatan berrsama.
Selain itu:
·
Selesainya PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
·
Pekerja melakukan kesalahan berat
·
Pekerja melanggar perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau
peraturanperusahaan
·
Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusahan (keinginan
Karyawan)
·
Pekerja menerima PHK meski bukan karena kesalahannya
·
PHK Massal – karena perusahaan rugi, force majeure, atau melakukan
efisiensi.
·
Peleburan, penggabungan, perubahan status
·
Perusahaan pailit
·
Pekerja meninggal dunia
·
Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara
patut
·
Pekerja sakit berkepanjangan
·
Pekerja memasuki usia pensiun
Larangan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja
Pemerintah tidak mengharapkan
perusahaan melakukan PHK tercantun dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang No.
13 Thaun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan pengusaha dilarang
melakukan PHK dengan alasan:
·
Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan
dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
·
Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya Karena memenuhi
kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
·
Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
·
Pekerja/buruh menikah.
·
Pekerja/burh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui
bayinya.
·
Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkakwinan
dengan pekerja/buruh lainnya di dalam 1 perusahaan, kecali telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
·
Pekeerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikat buruh melakukan kegiatan serikat/pekerja/serikat buruh di luar
jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB.
·
Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan.
·
Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan.
·
Pekerja. Buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibar kecelakaan kerja,
atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang
jangka waktu penembuhannya belum dapat dipastikan.
Pemensiunan Sumber Daya Manusia/ Karyawan
Pensiun adalah pemberhentian
karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri.
Keinginan perusahaan mempesiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya rendah
sebagai akibat usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan
pekerjaan dan sebagainya.
Undang-Undang mempensiunkan
seseorang karena karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu.
Kemudian pensiun karena keinginan pegawai adalah pensiun atas permintaan
sendiri dengan mengajukan surat permohonan setelah mencapau masa kerja
tertentu, dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan.
Proses PHK
Permberhentian Hubungan Kerja
(PHK) oleh perusahaan harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi
pemerintah yang masih diberlakukan. Namun karena terkadang pemberhentian
terkadang terjadi akibat konflik yang tak terselesaikan maka menurut Umar
(2004) pemecatan secara terpaksa harus sesuai dengan prosedur sebagai berikut:
·
Musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan.
·
Musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan.
·
Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari
P4D.
·
Musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan wakil dari
P4P.
·
Pemutusan hubungan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.
Kemudian menurut Mutiara S.
Panggabean Proses Pemberhentian hubungan kerja jika sudah tidak dapat dihindari
maka cara yang diatur telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun
1964. Perusahaan yang ingin memutuskan hubungan kerja harus mendapatkan izin
dari P4D (Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah) dan jika ingin memutuskan
hubungan kerja dengan lebih dari sembilan karyawan maka harus dapat izin dari
P4P (Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat) selama izin belum didapatkan maka
perusahaan tidak dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dan harus
menjalankan kewajibannya.
Namun sebelum pemberhentian
hubungan kerja harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan:
·
Mengurangi shift kerja
·
Menghapuskan kerja lembur
·
Mengurangi jam kerja
·
Mempercepat pension
·
Meliburkan atau merumahkan karyawan secara bergilir untuk sementara
Jenis-Jenis PHK
Menurut Mangkuprawira Pemutusan
Hubungan kerja (PHK) ada 2 Jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja sementara dan
pemutusan hubungan kerja permanen.
Pemutusan Hubungan Kerja Sementara, yaitu sementara tidak bekerja
dan pemberhentian sementara.
– Sementara
tidak bekerja
Terkadang para karyawan butuh
untuk meningglakan pekerjaan mereka sementara. Alasannya bermacam-macam dapat
berupa kesehatan, keluarga, melanjutkan pendidikan rekreasi dan lain
sebagainya. Keadaan ini disebut juga dengan cutipendek atau cuti panjang namun
karyawan tersebut masih memiliki ikatan dengan perusahaan dan memiliki aturan
masing-masing.
– Pemberhentian
sementara
Berbeda dengan sementara tidak
bekerja pembertihan sementara memiliki alasan internal perusahaan, yaitu karena
alasan ekonomi dan bisnis, misalnya kondisi moneter dan krisis ekonomi
menyebabkan perusahaan mengalami chaos atau karena siklus bisnis. Pemberhentian
sementara dapat meminimumkan di beberapa perusahaan melalui perencanaan sumber
daya manusia yang hati-hati dan teliti.
Pemutusan Hubungan Kerja Permanen, ada tiga jenis yaitu atrisi,
terminasi dan kematian.
– Atrisi atau pemberhentian tetap seseorang dari
perusahaan secara tetap karena alasan pengunduran diri, pensiun, atau
meninggal. Fenomena ini diawali oleh pekerja individual, bukan oleh perusahaan.
Dalam perencanaan sumber daya manusia, perusahaan lebih menekannkan pada atrisi
daripada pemberhentian sementara karena proses perencanaan ini mencoba
memproyeksikan kebutuhan karyawan di masa depan.
– Terminasi adalah istilah luas yang mencakup perpisahan
permanen karyawan dari perusahaan karena alasan tertentu. Biasnya istilah ini
mengandung arti orang yang dipecat dari perusahaan karena faktor kedisiplinan.
Ketika orang dipecat karena alasan bisnis dan ekonomi. Untuk mengurangi
terminasi karena kinerja yang buruk maka pelatihan dan pengembangan karyawan
merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh karena dapat mengajari karyawan
bagaimana adapat bekerja dengan sukses.
– Kematian dalam pengertian pada karyawan usia muda berarti
kehilangan besar bagi perusahaan, karena terkait dengan investasi yang
dikeluarkan dalam bentuk penarikan tenaga kerja, seleksi, orientasi, dan
pelatihan.
Dapat disimpulkan jenis
Pemberhentian hubungan kerja (PHK) adalah:
– Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Sementara.
PHK sementara dapat disebabkan karena keinginan sendiri ataupun karena
perusahaan dengan tujuan yang jelas.
– Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) Permanen.
PHK permanen dapat disebabkan 4 hal, yaitu Keinginan sendiri, Kontrak
yang Habis, Pensiun, Kehendak Perusahaan.
Dampak Karyawan Akibat Adanya PHK
Dengan adanya pemberhentian
karyawan tersebut tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan itu
sendiri. Dengan diberhentikan dari pekerjaannya maka berarti karyawan
tersebut tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan secara maksimal untuk karyawan dan
keluarganya. Atas dasar tersebut, maka manajer sumber daya manusia harus
sudah dapat memperhitungkan beberapa jumlah uang yang seharusnya diterima oleh
karyawan yang behenti, agar karyawan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya
sampai pada tingkat dianggap cukup. Membuat perekonomian karyawan itu sendiri
menjadi kurang. Dan meningkatkan pengangguran di masyarakat.
Cara Menghindari PHK
PHK mungkin merupakan suatu
persepsi yang menakutkan. Namun PHK masih dapat dihindari. Ini adalah cara
menghindari agar karyawan tidak terkena PHK:
·
Bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja kita untuk perusahaan.
·
Hindari hal yang membahayakan yang dapat menggoyahkan posisi anda di
perusahaan itu.
·
Selalu belajar, jangan pernah merasa puas dengan hasil pekerjaan kita
lakukan yang terbaik lagi. Dan selalu belajar.
·
Kuasai keahlian lain, jadi karyawan mempunyai nilai plus tersendiri bagi
perusahaan.
·
Membuat prestasi kerja di perusahaan
·
Mulai mencintai pekerjaan yang kita lakukan dan hindari rasa cemas.
Karena kecemasaan kita mampu mempengaruhi kinerja kita.
Kesimpulan :
Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja sama antara karyawan dengan
perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati, atau mungkin berakhir
di tengah karier . Dan diatur dalam
Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
Pasal 1 ayat 25. Dalam pemutusan hubungan kerja perusahaan tidak melakukannya
secara sepihak karena sebelum pemutusan hubungan kerja harus melakukan beberapa
prosedur terlebih dahulu. Dan dari pemutusan hubungan kerja banyak menimbulkan
dampak – dampak seperti meningkatkan pengangguran.
Sumber :